Powered By Blogger

Sabtu, 01 Januari 2011

                                  PERSOALAN DEMOKRASI DAN  KEKUASAAN
                                                            Oleh: Totok Budiantoro 

PERSOALAN DEMOKRASI
            Masalah demokrasi menjadi persoalan kontemporer yang hangat dan menjadi perdebatan yang menarik di akhir abad ini. Hampir semua negara mengklain dirinya sebagai negara demokrasi. Apapun bentuk negaranya, apapun ideologinya, bagaimanapun cara kekuasaan itu didapat, mereka dalam konteks negara mengklaim sebagai negara yang demokratis. Sekarang yang menjadi persoalan kenapa harus demokrasi dan kenapa demokrasi menjadi sangat penting?
            Cina sebagai negara sosialis mengklaim sebagai negara demokratis, Amerika sebagai negara adidaya mengklaim sebagai negara demokratis, korea utara maupun Korea selatan mengklaim sebagai negara demokratis, Indonesia mengklaim sebagai Negara demokratis Pancasila. Dan hampir semua negara memproklamirkan sebagai negara demokratis. Pertanyaannya apakah benar klaim yang mereka lakukan?
            Secara sederhana dapat kita terjemahkan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah benar yang memerintah itu adalah rakyat, apakah pemerintahan ini untuk kesejahteraan rakyat? Apakah itu yang sesungguhnya terjadi?
            Secara garis besar pengertian pemerintahan demokratis itu dapat kita kategorikan dalam 2 demensi demokratis:
  1. Demokratis elitis, yaitu dimana rakyat dilibatkan dalam proses demokratis pada saat saat tertentu saja. Misalnya pada saat pemilihan 5 tahun sekali, atau pemilihan bupati, gubernur dan DPR. Setelah proses keterlibatan yang temporer ini terjadi, sesudah itu sepenuhnya tergantung pada kebijakan elit yang terpilih. Demokrasi pada konteks ini lebih mengedepankan kegiatan yang sifatnya instrumental atau bisa dikatakan serimonial belaka. Rakyat digunakan sebagai legitimasi sah dan tidaknya penguasa. Demokratis semacam ini, bukan menunjukkan demokrasi yang sebenarnya tetapi lebih pada hegemoni penguasa terhadap rakyat yang dikuasainya.
  2. Demokratis partisipatif, dimana demokrasi pada konteks ini lebih menekankan partisipasi rakyat, rakyat dilibatkan mengambil keputusan tidak hanya saat pemilihan para wakil wakilnya saja, tetapi juga melibatkan rakyat pada proses pengambilan kebijakan kebijakan yang akan dibuat. Demokratis pada tataran partisipatif ini, substansi persoalan masyarakat lebih terwakili dan lebih terpecahkan karena melibatkan subyek sekaligus obyek dari kebijakan yang ada. Pada tataran implementasi memang tidak mudah, terkadang tarik ulur antara melibatkan partisipatif dan kepentingan sesaat menjadi konflik laten pada taraf psikologis pembuat kebijakan. Demokrasi partisipatif akan menjamin kesejahteraan masyarakat secara lebih baik, asal bargainning position rakyat pada posisi yang tinggi. Bukan pada posisi yang terokupsi.

Pilihan antara demokratis elitis dan demokrasi partisipatif bukan persoalan memilih atau membeli sebagaimana barang yang ada di pasar. Tetapi suatu proses sinergi antara kekuatan rakyat dan kesadaran akan kekuasaan. Demokrasi memerlukan pembelajaran, demokrasi perlu adanya penyamaan persepsi tentang konsep yang dipahami dan dimahui apa yang terbaik.
      Ketika demokrasi hanya menjadi barang trademark yang menjadi klaim para penguasa, tetapi countentnya jauh dari substansi yang ada, yang terjadi adalah negara tidak menjadi lebih sejahtera tetapi malahan bisa menjadi semakin memprihatinkan. Apakah itu yang kita mahui?

PERSOALAN KEKUASAAN

      Kekuasaan bisa diterjemahkan sebagai kemampuan untuk mengerakkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita mahui. Sejarah telah mencatat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menyebabkan pembunuhan dan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mati.
      Persoalan kekuasaan lebih banyak pada persoalan bagaimana kekuasaan itu bisa dibatasi, kekuasaan yang tampa batas jelas akan berbahaya. Bagaimana  membatasi kekuasaan? Dan saluran saluran apa saja yang ada pada kekuasaan?
      Beberapa saluran kekuasaan, yang pertama adalah saluran militer. Saluran militer ini bisa kita lihat pada terbentuknya pasukan pasukan militer dimana biasanya lebih banyak mengunakan paksaan serta kekuatan militer untuk melaksanakan kekuasaannya. Kedua saluran ekonomi, saluran ekonomi ini lebih banyak mengunakan penguasaan dibidang ekonomi, misalnya modal, penguasaan buruh untuk menguasai kehidupan masyarakat. Ketiga Saluran Politik, pada konteks ini penguasa pemerintah membuat peraturan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Saluran Tradisional, yaitu dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam suatu masyarakat.
      Lebih dari itu yang sangat penting dalam kekuasaan adalah, bagaimanan agar kekuasaan yang ada pada seseorang bisa digunakan untuk kepentingan negara, bukan kekuasaan yang ada pada seseorang digunakan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang. Oleh sebab itu kekuasaan harus dibatasi, kekuasaan harus diatur oleh negara. Jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang melampui kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Ketika kekuasaan seseorang melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh negara maka akan berbahaya. Salah satu sifat negara adalah kemampuan untuk memaksa, ketika kemampuan negara untuk memaksa kalah dengan kemampuan yang dimiliki oleh kekuasaan seorang. Maka negara itu akan menjadi negara banci.
  
Totok Budiantoro
Jl. Gumitir No.1 singotrunan
Banyuwang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar